Petani di Kabupaten Trenggalek mengalami kesulitan untuk membeli pupuk. Permasalahan ini menjadi sorotan Novita Hardini, Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dapil 7 Jawa Timur, Kamis (08/02/2024).
Menurut Novita, ketersediaan pupuk menjadi permasalahan nasional yang membuat petani terancam gagal panen. Ia menyampaikan hal itu saat bertemu dengan Gabungan Kelompok Tani se-Kecamatan Durenan di Kampoeng Manajemen Tanaman Sehat (MTS) Agrowisata Edukasi, Desa Karanganom.
“Kita sedang terancam gagal panen mulai dari cuaca dan terbatasnya subsidi pupuk. Kita harus tahu dan mengkritisi kondisi hari ini bahwa tidak semua masyarakat mau diberikan [pupuk] gratis, masyarakat pun mau membeli selama [pupuk] itu ada,” ujar Novita kepada awak media.
Novita Hardini mengatakan, berdasarkan hasil kunjungan ke berbagai petani selama tiga bulan ini, ia menerima banyak keluhan. Terutama keluhan petani karena susah membeli pupuk. Novita juga mengkritik pemerintah yang kurang memperhatikan masalah pupuk, tapi lebih banyak bagi-bagi bansos.
“Ini kan menjadi pertanyaan besar. Kenapa kita menggelontorkan bantuan sosial yang begitu banyak di tahun politik ini. Sementara perhatian pemerintah dalam menyediakan ketersediaan pupuk, yang mana Ini berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan masyarakat yang notabene adalah petani, menjadi terhambat,” ucap Novita.
Berkaitan dengan masalah pupuk tersebut, Novita memberi beberapa solusi. Salah satunya dengan memberikan pupuk organik kepada petani di Kecamatan Durenan. Kemudian, memberikan edukasi dan pemberdayaan kepada petani untuk membuat pupuk organik.
“Pupuk organik lebih sehat. Kami menggalakkan tentang pertanian sehat. Sehat pertaniannya, sehat badan kita. Jadi pupuk kimia itu ternyata lama-kelamaan akan merusak struktur tanah gitu ya yang kemudian juga berbahaya bagi kesehatan kita,” terang istri Bupati Trenggalek itu.
Novita memaparkan, sejak tahun 2016, Kabupaten Trenggalek mulai mengedukasi tentang pentingnya pupuk organik pada masyarakat. Hasil-hasil panen pertanian organik juga lebih enak, sehat lebih terjamin. Bahkan, nilai jual hasil pertanian organik lebih tinggi.
“Kami memberdayakan KWT [Kelompok Wanita Tani] yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kelompok Wanita Tani ini kami berdayakan untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian sampah [kotoran] yang dihasilkan dari hewan, dikumpulkan kemudian kami edukasi untuk membuat pupuk sendiri,” papar Novita.
Novita menilai, membuat pupuk organik sebenarnya tidak terlalu mahal. Para petani hanya butuh bantuan gentong untuk menampung pupuk organik itu.
“Jadi kami kan harus mengusung pembangunan rahmatan lil alamin yang mana kami juga harus memperhatikan isu lingkungan juga,” kata Novita.
Novita berharap, pembuatan pupuk organik bisa mendorong petani Trenggalek mandiri dan tidak tergantung pada subsidi pupuk atau pupuk kimia. Setelah para petani diedukasi untuk membuat pupuk organik, hasil pertaniannya akan dipasarkan ke kota-kota besar.
“Hasil-hasil panen ini kami pasarkan. Seperti di [Kampoeng MTS] sini, sudah mulai membuktikan bahwa Trenggalek sudah bisa bertransformasi dengan teknologi bahkan di sektor pertaniannya, kita udah ada melon,” jelas Novita.
“Melon ini nanti kita akan pasarkan ke pasar-pasar modern yang ada di Jakarta yang ada di Surabaya yang ada di kota-kota besar kayak sunkis gitu ya. Nah kita akan masakan ke sana,” tambahnya.
Solusi permasalahan pupuk yang digagas oleh Novita itu akan dikembangkan lagi ketika ia terpilih sebagai anggota DPR RI. Tak hanya pupuk, Novita akan membantu mengatasi persoalan lainnya, seperti pembangunan jalan.
“Mau semasif apapun pemberdayaan masyarakat, infrastruktur jalan masih menjadi isu yang sangat-sangat krusial yang mempermudah kegiatan kita sebagai masyarakat untuk sehari-hari bekerja,” jelasnya.
Kemudian, persoalan infrastruktur kesehatan dan pendidikan. Menurut Novita, banyak isu ketidakadilan antara guru formal dan guru non formal. Sehingga, ia ingin menyetarakan perhatian dari pemerintah untuk persoalan tersebut.
“Saya ingin menyetarakan bahwa pekerjaan yang sama, tuntutannya sama, bebannya sama, paling tidak perhatian dari pemerintah itu juga harus sama. Mulai dari isu gaji sertifikasi dan jaminan-jaminan yang lain,” tandas Novita.