• Panggul
  • Munjungan
  • Pule
  • Dongko
  • Tugu
  • Karangan
  • Kampak
  • Watulimo
  • Bendungan
  • Gandusari
  • Pogalan
  • Durenan
  • Suruh
Jumat, 2 Juni, 2023
Kabar Trenggalek
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Pemilu 2024Hot
Kabar Trenggalek
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Pemilu 2024Hot
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Kabar Trenggalek
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Beranda News Lingkungan

AP2SI Jawa Timur Inisiatif Upayakan Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan

Wahyu AO Wahyu AO
18:05 10 Agu 2022
Dialog AP2SI Jatim, Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan

Dialog AP2SI Jatim, Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan/Foto: Kabar Trenggalek

Kabar Trenggalek – Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Jawa Timur gelar dialog tentang Perhutanan Sosial yang berkelanjutan pada Rabu (09/08/2022).

AP2SI merupakan wadah bersama yang dibentuk oleh 51 Kelompok Tani Hutan (KTH) di 17 Provinsi. Di Jawa Timur, terdiri dari 5 anggota KTH/LMDH.

Adv Salon Azr Adv Salon Azr
IKLAN

Bersama 6 simpul KTH/LMDH lainnya, AP2SI Jawa Timur menggelar Dialog Kebijakan bertajuk “Tantangan dan Kesempatan Pemanfaatan Areal Persetujuan Perhutanan Sosial,” di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Slamet, Ketua BPP AP2SI Jawa Timur, mengatakan pada dasarnya dialog uty merujuk program Perhutanan Sosial yang merupakan prioritas Pemerintah melalui Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018. Dialog itu sebagai jawaban atas permasalah konflik hutan yang hampir terjadi di seluruh wilayah, khususnya Jawa Timur.

“Program Perhutanan Sosial juga diharapkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengelola kawasan secara mandiri, mampu menjadi jawaban untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka program ini adalah salah satu niat baik yang harus dikawal dan juga didorong prosesnya,” ujar Slamet.

RekomendasiUntukmu

Sadar Pakai Pupuk Organik, Panen Petani Trenggalek Meroket 2 Ton

Diduga Penyerahan Lahan Berkedok Acara Koordinasi Ramadan, Warga Pakel Banyuwangi Kecam Camat Licin

Tantangan Kebijakan Pengelolaan Hutan

Sesi dialog Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan
Sesi dialog Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan/Foto: Kabar Trenggalek

Luas Kawasan hutan di Jawa Timur jika merujuk pada SK Menhut No.395/MenhutII/2011 tanggal 21 Juli 2011 tercatat seluas 1.361.146 Ha. Dari luas tersebut hutan yang dikelola oleh Perhutani untuk kawasan Hutan Produksi sekitar 782.772 Ha, sementara Hutan Lindung seluas 344.742 Ha.

Lalu untuk kawasan yang dikelola oleh Kementerian LHK yakni Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (KSA/KPA) dan Provinsi Jawa Timur yakni Tahura R. Soerjo seluas 233.632 Ha. dari luas alokasi Perhutanan sosial 176.224 hektar tersebut telah terealisasi sekitar 347 izin perhutanan sosial yang ada di Jawa Timur dengan luasan total luas 176.149,68 hektare dan dimanfaatkan 129.990 KK petani.

Achmad Rozani, Sekjend AP2SI, mengungkapkan bahwa realisasi tersebut ternyata masih jauh dari harapan. Sebab, masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan tantangan pengelolaan kawan hutan belum dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

“Salah satunya adalah tidak sinkronnya kebijakan nasional dengan kebijakan yang ada di daerah, serta dengan pemangku kawasan hutan seperti Perhutani. Sehingga program Perhutanan Sosial menjadi agak tersumbat, salah satunya masih terdapatnya konflik hutan sampai persoalan tumpang tindih kawasan,” tambah Achmad.

Merespons hal ini, Wahyu Eka Styawan, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Timur, menjelaskan persoalan Perhutanan Sosial ini bertambah dengan munculnya kebijakan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Khusus (KHDPK). Di mana kebijakan itu juga menjadi satu dengan program Perhutanan Sosial. Salah satunya kebingungan petani di tapak, pendamping bahkan stakeholder.

“KHDPK niatnya sudah baik, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana implementasinya, terus payung hukum jelasnya dan keberpihakannya. Ini juga harus diperjelas agar tidak ada persoalan lanjutan dari sebuah kebijakan, sehingga pengeloaan yang berkeadilan dan berperspektif berkelanjutan dapat dijalankan,” jelas Wahyu.

Dialog Kebijakan Inisiatif Kolaborasi

Peserta dialog Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan
Peserta dialog Perhutanan Sosial yang Berkelanjutan/Foto: Kabar Trenggalek

Persoalan lanjutan dari KHDPK kemudian menjadi tantangan pengelolaan kawasan hutan pada program Perhutanan Sosial. Salah satunya, yaitu dengan mencoba mengurai benang persoalan, seperti upaya membangun komunikasi lintas stakeholder.

Slamet menjelaskan, pengelolaan hutan yang sesuai dengan tujuan Perhutanan Sosial yakni mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Lalu, mendorong target pemerintah dalam melestarikan kawasan hutan serta mengurangi emisi, perlu komunikasi dan komitmen serius lintas pihak.

“Komunikasi dan komitmen lintas stakeholder itu perlu dalam menjawab tantangan ini, salah satunya AP2SI Jawa Timur membuat inisiatif dialog kebijakan ini, untuk memulai sebuah kolaborasi baik dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan,” jelas Slamet.

Sementara perwakilan dari GAKKUM KLHK Jabal Nusra, Budi Kurnayadi, berharap para pengelola Perhutanan Sosial benar-benar memahami aturan yang berlaku, terutama dalam penegakkan hukum. Harapannya, pemegang izin Perhutanan Sosial dapat melaksanakan pengelolaan dengan baik sesuai norma dan hukum yang berlaku.

“Maka dari itu setiap pengelola harus memahami betul akan hak dan kewajiban dari pengelola IPHPS tersebut, sehingga kedepan dapat lebih maju dan berkembang serta mendapatkan manfaat yang lebih besar dari pengelolaan hutan pada program Perhutanan Sosial sesuai norma,” terangnya.

Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Deden Suhendi, berharap program Perhutanan Sosial dapat dimanfaatkan dengan baik, di samping meningkatkan ekonomi berbasis kawasan seperti agroforestri dan wisata berbasis alam, juga harus melestarikannya.

Sehingga, lanjut Deden, masyarakat bisa sejahtera dan hutan terjaga. Apalagi, Indonesia bersama pemerintah dunia lainnya sedang berupaya mengurangi emisi karbon, sebagai bentuk komitmen melawan perubahan iklim. Sesuai dengan mandat dan arahan Presiden Joko Widodo.

Kegiatan itu diharapkan dapat menjadi awal baik bagi AP2SI untuk mewujudkan pengelolaan kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial. Tentunya dengan sinergi multi-pihak untuk mendorong sebuah perubahan yang lebih baik bagi masyarakat, masa depan kawasan hutan, serta generasi yang akan datang.

Reporter: Wahyu AO
Tags: HutanPerhutaniPerkebunanPertanian
dibagikan26SendTweetdibagikanPin

Berita Terkait

Bunda Novita bahas stunting di peringatan Hari Lahir Pancasila/Foto: Raden Zamz (Kabar Trenggalek)

Bahas Stunting, Peringatan Hari Lahir Pancasila di Trenggalek Ala Bunda Novita

18:12 2 Jun 2023
Ilustrasi. Gaji kepala desa terbaru/Foto: Istimewa

Minat Jadi Kepala Desa? Cek Besaran Gaji Kepala Desa Terbaru: Setara dengan ASN

16:00 2 Jun 2023
Gedung DPR RI/Foto: Istimewa

Sejarah Terbentuknya DPR RI Lengkap, Bermula dari Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat

15:00 2 Jun 2023
Tampak dalam taman dan pujasera bak hutan/Foto: Raden Zamz (Kabar Trenggalek)

Meski Jadi Sarang Rumput, Bekas Kantor Disdukcapil Trenggalek Keruk Cuan 4 Miliar

13:42 2 Jun 2023
Nikmatnya makan ditemani pemandangan alam yang indah/Foto: Resto Mewah

Rekomendasi Kuliner Khas Tawangmangu yang Bikin Ngiler

13:00 2 Jun 2023
Suasana senja menuju malam di Taman Surya Surabaya/Foto: Kkameo K

Vibes Baru Taman Surya Surabaya, Cocok Buat Jalan-Jalan dan Foto Instagramable

11:57 2 Jun 2023

Berita Populer

Otak Atik Jabatan Ala Mas Bupati Trenggalek, 7 Pejabat Jadi Kepala Dinas

Raden Zamz
17:35 31 Mei 2023
Bupati Trenggalek melantik para pejabat/Foto: Raden Zamz (Kabar Trenggalek)
Politik

Pertengah tahun hampir mengakhiri, kursi kosong kepala dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek, kini mulai terisi. Karena Bupati Trenggalek resmi lantik...

Baca selanjutnya

Berita Baru

Bunda Novita bahas stunting di peringatan Hari Lahir Pancasila/Foto: Raden Zamz (Kabar Trenggalek)

Bahas Stunting, Peringatan Hari Lahir Pancasila di Trenggalek Ala Bunda Novita

18:12 2 Jun 2023
Ilustrasi. Gaji kepala desa terbaru/Foto: Istimewa

Minat Jadi Kepala Desa? Cek Besaran Gaji Kepala Desa Terbaru: Setara dengan ASN

16:00 2 Jun 2023
Gedung DPR RI/Foto: Istimewa

Sejarah Terbentuknya DPR RI Lengkap, Bermula dari Sidang Komite Nasional Indonesia Pusat

15:00 2 Jun 2023
Kabar Trenggalek

© 2023 Kabartrenggalek.com

Menu Penting

  • Redaksi Kabar Trenggalek
  • Tentang
  • Privacy Policy
  • Ketentuan Layanan
  • Hak Jawab
  • Media Siber
  • Kontak

Ikuti Kami

  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Pemilu 2024

© 2023 Kabartrenggalek.com