KABARTRENGGALEK.com – Panita Khusus (Pansus) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) temukan beberapa data dan informasi eksekutif yang belum lengkap. Temuan itu disampaikan dalam rapat bersama eksekutif untuk membedah Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati tahun 2021-2026, Rabu (04/08).
Kendati demikian, data temuan Pansus I DPRD Trenggalek mengenai potensi yang ada di daerahnya, hal ini perlu ditanyakan untuk tindak lanjut eksekutif.
“Dari pembahasan perlu dipertanyakan terkait sajian informasi dan data. Seharusnya, dalam perencanaan apapun harus disanding dengan data dahulu sebagai pondasi perencanaan. Selanjutnya, barulah dibuat perencanaan sesuai data dan setelah itu hasilnya akan di eksekusi,” terang Sukarodin.
Untuk mencapai visi-misi Bupati Trenggalek, seharusnya eksekutif mengetahui isu strategis, kalau isu sudah ditemukan kemudian menyusun tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan.
“Saya melihat dalam perencanaan pembangunan sesuai visi-misi Bupati, Eksekutif belum bisa menyajikam data dan memberikan informasi yang maksimal,” jelas politikus PKB tersebut.
Misal pada data kemandirian desa, jika dikaitkan dengan data, belum bisa dikatakan maksimal. Karena di saat akan menerbitkan kebijakan terhadap desa, belum sepenuhnya terencana dan terpublikasikan.
[next]
“Desa mau dibawa kemana belum sepenuhnya terencana, seharusnya data bisa digunakan untuk mempercepat kemandirian yang disesuaikan dengan potensi,” ungkap Sukarodin.
Seharusnya, potensi desa disesuaikan dengan data yang ada, agar nantinya tidak menumbuhkan kebijakan yang ngawur. Misalnya desa ada potensi pertanian ya jangan dipaksakan dengan potensi lainnya.
Potensi desa harus disesuaikan dengan data. Agar kebijakan tidak ngawur, jika potensi yang ada harus menanam porang jangan dipaksa menanam padi.
Menurut Sukarodin, data yang disuguhkan hari ini masih belum intregitit dan belum sinkron antar OPD lainnya.
“Hal itu agar masyarakat tidak salah sasaran, jadi data potensi yang dipublikasi untuk memberitahu semua orang, bahkan jika akan ada investor masuk potensi yang ada sudah diketahui,” ujar Sukarodin.
Sukarodin berpikir bahwa terkait data perlu pembenahan semua. Secara umum masih belum serius. Sedangkan terkait data kemiskinan di RPJMD, bisa diupdate data langsung pada desa karena sudah ada aplikasinya.
Hanya saja yang jadi pertanyaan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Belum jelas apakah SDM yang ada sudah memadai atau belum. Bagaimanapun, persiapan SDM ini harus dimaksimalkan karena data sewaktu waktu bisa berubah.
