Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek tampak tak mulus untuk melancarkan pengadaan sound system. Pasalnya sebelum pengadaan barang tersebut menuai kritik.
Diketahui pengadaan sound system untuk ruangan bakal sedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Nominalnya cukup fantastis sebesar Rp832 juta.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek, Mochamad Shodiq Fauzi menegaskan pengadaan tersebut menurutnya tak masuk akal.
“Kami menilai Pemkab dan DPRD Kabupaten Trenggalek tidak peka dengan kondisi kesulitan yang rakyat rasakan saat ini,” terangnya saat dikonfirmasi Kabar Trenggalek.
Lebih lanjut, dia mencerminkan dengan kondisi sosial saat ini terkait infrastruktur yang masih perlu pemerataan pembangunan. Kemudian peningkatan kapasitas pendidikan maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Mengingat saat ini harga kebutuhan pokok dan harga lainnya di tengah-tengah masyarakat mengalami kenaikan, kemudian semua masyarakat marhaen bisa melihat kondisi infrastruktur,” paparnya.
Shodiq menegaskan, dengan anggaran 832 juta untuk sound system tersebut cukup memukul rakyat. Seharusnya legislatif memaksimalkan serap aspirasi kepada masyarakat.
“Kami rasa sudah melenceng di tiga fungsi legislatif, budgeter, pengawasan dan regulasi. Pengadaan itu tidak mencerminkan wakil rakyat,” tandasnya.