Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tuai respons aksi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Trenggalek. Dalam aksinya, mereka menolak dengan tegas adanya kebijakan yang tertuang dalam PP 21 Tahun 2024 itu.
Pada saat demonstrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Trenggalek, GMNI menganggap pemerintah saling lempar tanggung jawab. Hal itu mendapat respons dari pihak terkait.
Sekretaris Dinas PUPR Trenggalek, Joko Widodo, mengungkapkan hingga saat ini belum melakukan sosialisasi. Kemudian juga belum ada petunjuk teknis terkait Tapera.
“Memang tapera ini sekarang perdebatan, antara badan pengelolaan dan pihak lain masih belum clear, dilaksanakan kapan, belum ada titik temu,” tegasnya saat dikonfirmasi sejumlah awak media.
Sementara untuk titik temu dalam menanggapi tuntutan GMNI Trenggalek belum ada keputusan. Saat aksi berlangsung, pemegang komando PUPR sedang tidak berada di kantor.
“Ya kami koordinasi dulu dengan pimpinan, jadi tuntutan akan kami sampaikan pimpinan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, soal anggapan saling lempar tersebut, Jokowi menerangkan, di Kementerian PUPR itu adalah Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sementara di Kabupaten Trenggalek Dinas PUPR tupoksinya adalah Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Artinya ada bera tupoksi dalam hal penangana tapera.
“Urusan perumahan rakyat berbeda, di kabupaten pekerjaan umum dan penataan ruang. Kemudian perumahan rakyat ada di PKPLH,” tandasnya.