Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek terus kebut pembahasan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023. Hal itu tampak dilakukan Komisi IV DPRD Trenggalek.
Dalam pembahasan tersebut, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi IV DPRD Trenggalek mendapat sorotan dalam perubahan anggaran.
Diantaranya sorotan tersebut terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soedomo, Rumah Sakit Panggul, dan Dinas Perpustakaan.
Sukarodin, Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, menerangkan dalam P-APBD 2023 tersebut intinya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Trenggalek.
“Prinsipnya, P-APBD 2023 untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sebelum akhir tahun,” cetus Sukarodin.
Berdasarkan data Dinsos Trenggalek, ditemukan 447 lansia yang hidup sebatang kara, namun mereka yang sudah mendapat bansos masih sekitar 130 orang. Dari sisi anggaran, menurut dia, alokasi anggaran bansos sebatas Rp 150 ribu per orang. Kisaran harga itu tidaklah mahal, tapi penting.
“Saya minta data lansia yang sama sekali tak mendapatkan bantuan ada atau tidak. Kira-kira ada tapi datanya masih dicek, wajib hukumnya untuk bisa dianggarkan, dan masih ada peluang [dianggarkan] dalam 4 bulan ini,” jelasnya.
Kemudian, RSUD dr Soedomo, Komisi IV mendorong, manajemen segera membuka layanan kelas eksekutif untuk mengantisipasi pasien yang memiliki rezeki lebih tidak perlu berobat ke rumah sakit yang berada di kabupaten tetangga.
“Maka kita minta sebelum 2024 untuk menjaring pasien yang punya uang agar tidak lari ke Tulungagung,” ujarnya.
Tambahnya, realisasi foodcourt masih memerlukan tiga bilik lagi. Maka komisi IV mendorong supaya Desember 2023 sudah selesai.
“Itu agar ke depan eks IGD terkesan lebih tertib dan teratur tidak seperti saat ini kondisinya,” tegasnya.
Katanya, menurut Sukar, PAK 2023 belum mengarah pada RS Panggul, sehingga satu-satunya peluang pemaksimalan tak lain melakukan efisiensi. Misal dari APBD induk, kegiatan operasional Rp 1 Miliar maupun sisa tender DBHCHT senilai Rp 800 juta.
“Sehingga yang bisa dilakukan bisa efisiensi kegiatan induk,” tegasnya.
Terakhir, Dinas Perpustakaan memerlukan atensi yang lebih, karena opd itu minim anggaran walau sebatas Rp 50 juta.
“Kemudian dinas kearsipan, sekedar Rp 50 juta pengadaan laptop untuk aplikasi Srikandi, maka ini keprihatinan,” tandasnya. (Adv: DPRD Trenggalek)