Muatan truk besar membawa hasil tambang galian di Trenggalek menjadi salah satu indikasi kerusakan jalan. Melihat fenomena demikian, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek turun tangan.
Husni Tahir Hamid, anggota DPRD Trenggalek, yang berdomisili di jalan kanjeng jimat Trenggalek, geram melihat kondisi truk tambang bermuatan puluhan ton melintas di jalan Ngampon – Bendo.
“Permasalahan hari ini, ternyata aduan saya di beberapa Organisasi Perangkat Daerah [OPD] Trenggalek tidak ada tindak lanjuti, begitu saya bangun tidur masih melihat truk yang lewat,” terangnya saat dikonfirmasi.
Husni memaparkan, bahwa yang digunakan melintas itu adalah jalan kabupaten yang mana rata rata kelas III. Kemudian jalan kelas III tersebut hanya bisa dilewati kendaraan maksimal tonase 8 ton.
“Itu dua gandeng sekitar 40 ton. kemudian [untuk tindak lanjut] saya kasih deadline. andaikata minggu ini tidak ada tindakan aktif [dari pemerintah] saya akan tindak lanjuti dengan hak saya sebagai masyarakat yang tinggal di jalan ngampon bendo saya akan PMH Perbuatan Melawan Hukum,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Kabar Trenggalek, 4 truk gandeng diberhentikan di jalan kanjeng jimat, kemudian 2 truk gandeng berhenti di depan masjid al askar.
“Kekuasaan mereka [pemerintah] menghentikan dan secara aktif melakukan kegiatan menyelamatkan jalan ngampon bendo. Ada apa dengan pengusaha tambang? kok beraninya, tadi saya [saat menghentikan truk] ditanya siapa bapak? saya anggota dprd. Bos saya mau bicara, saya tidak mau. Kalau seperti itu kan mau di nego,” ucap politikus Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
Husni menambahkan, aduan terkait truk tambang yang jadi salah satu indikasi rusaknya jalan ngampon bendo itu sudah dilayangkan sejak seminggu lalu. Ia khawatir jika jalan bakal semakin rusak.
“Dampaknya jalan semakin rusak, jembatan lemah, [meski] bulan mei dibangun, tetapi kalau ambrol, orang yang tinggal disini lewat bendo. Kemudian, tegakan aturan, solusinya, cari truk yang 8 ton, selesai to,” ujarnya.