Jumlah anak putus sekolah di Bumi Menak Sopal Trenggalek patut untuk menjadi atensi berbagai pihak. Karena, untuk saat ini data anak potensi tak sekolah masih minim.
Dengan demikian, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Trenggalek, masih berinisiatif membentuk tim validasi data terkait jumlah anak yang berpotensi tidak sekolah. Eksekusi rencana itu ditargetkan selesai pada tahun ini.
Kepala Disdikpora Trenggalek, Agoes Setiyono, mengatakan pembentukan tim validasi itu berkaitan dengan perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Disdikpora. Berdasarkan data dari BPS, ada 9 ribu anak yang berpotensi tidak sekolah di Kabupaten Trenggalek.
Namun, melalui pendataan dari Disdikpora Trenggalek, jumlah anak yang berpotensi tidak sekolah itu sekitar 3 ribu orang. Karena terjadi perbedaan data, Agoes menilai perlu adanya validasi data agar jumlah anak yang berpotensi tidak sekolah itu lebih konkret.
“Kalau potensi [anak tidak bersekolah] harus disesuaikan dengan data yang ada,” ungkap Agoes.
Disdikpora berencana akan melibatkan beberapa stakeholder mulai pemerintah desa (pemdes), Dinsos, Bappeda, dan sebagainya untuk menjadi tim validasi data. Adapun pembentukan tim direncanakan pada tahun ini.
“Validasi tahun ini [2023] bakal selesai, kemudian melibatkan Pemerintah Desa [Pemdes],” terangnya.
Selain itu, pihaknya belum bisa memastikan faktor-faktor anak tidak bersekolah di Kabupaten Trenggalek. Namun, faktor itu dimungkinkan terjadi karena kondisi lingkungan keluarga, sosial ekonomi yang tidak mendukung untuk sekolah, drop out, hingga anak tidak melanjutkan 12 tahun belajar.
Penanganan terhadap jumlah potensi anak tidak sekolah itu menunggu data faktor divalidasi. Semisal ditemukan anak yang tidak bersekolah di lingkungan sekitar, maka penanganannya dapat dengan memberikan penyadaran agar anak bersekolah.
Adapun ketika ada anak yang tidak bersekolah karena faktor ekonomi, maka pemkab tetap akan membantu mereka.
“Kalau tidak sekolah non-formal paket a, b, c, Kami siap bekerja sama dengan pusat kegiatan belajar masyarakat di kecamatan,” ujar Agoes.
