Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, mengakui masih banyak pelayanan publik yang diberikan pemerintah kurang berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan masyarakat. Pengakuan itu ia tuliskan langsung di akun instagram @avinml, Senin (09/01/2023).
“Kami sadar banyak pelayanan yang kurang berorientasi pada kenyamanan dan kepuasan masyarakat,” tulisnya.
Menyadari hal demikian, Bupati Trenggalek bersama bawahannya (sekretaris daerah, badan kepegawaian daerah dan dinas kominfo) membuat konsep ASN 360, yakni sebuah gagasan baru tentang tolak ukur kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan penilaian banyak pihak. Namun meski demikian, ini masih dalam proses penggodokan.
“Kami targetkan tahun ini, tunjangan penghasilan pegawai [TPP] besaran yang diterima oleh ASN didasari oleh penilaian ASN 360. Di mana atasan, rekan, bawahan dalam organisasi akan menilai, dan yang terpenting adalah publik [masyarakat],” jelas Arifin.
Penilaian oleh berbagai pihak kepada ASN yang dimaksud Arifin melingkupi nilai kolaborasi sesama rekan, nilai leadership dari atasan kepada bawahan, serta nilai pelayanan yang diberikan pada masyarakat. Menurutnya, penilaian ini akan memperlihatkan hasil sasaran kinerja ASN yang telah diberikan atasan.
Lebih lanjut, Arifin memiliki harapan bahwa gagasan ASN 360 akan membuat para ASN lebih semangat melayani masyarakat supaya mendapatkan bintang 5, sehingga mendapatkan penuh tunjangan TPP.
“Kebayang nggak kamu bakal kasih bintang 5 kepada ASN yang sudah melayani kamu dan menyelenggarakan pelayanan kabupaten ini dengan baik?” tanyanya dalam unggahan Instagram.
Bagi masyarakat yang memberikan review terhadap kinerja pelayan publik, kata Arifin, direncanakan bakal mendapatkan poin bisa berupa fast track pelayanan atau diskon untuk beberapa hal.
Pendapat Pakar Politik Anggaran
Nandang Suherman, pengajar sekolah politik anggaran dari Lembaga Inisiatif merespon soal gagasan ASN 360. Menurutnya, gagasan ini luar biasa karena cenderung baru dan belum ada kabupaten lain yang menerapkan.
“Dari sisi gagasan bupati Trenggalek ini luar biasa, karena memiliki gagasan berbeda dan lebih maju dimana publik bisa menilai langsung terhadap kinerja aparatur pemerintah yang mana sebagai pengemban misi negara dan pemberi layanan” terang Nandang saat dihubungi melalui saluran telepon.
Lebih lanjut, Nandang menjelaskan bahwa gagasan bupati seakan menginginkan bahwa penilaian capaian kerja tidak berhenti pada pemerintah sendiri (internal), namun juga melibatkan penilaian dari pihak masyarakat (eksternal).
“Kan selama ini penilaian [capaian kinerja] dilakukan internal, pekerjaannya dilakukan pemerintah dan penilaiannya dilakukan oleh pemerintah, namun bupati hendak memberikan ruang kepada masyarakat secara langsung untuk menilai, ini bagus,” jelas pria yang pernah menjadi dewan nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini.
Nandang menilai gagasan ASN 360 bagus karena penilaiannya ditujukan kepada personal aparatur sipil negara bukan kepada kelembagaan. Menurutnya, selama ini penilaian terhadap kelembagaan sudah banyak dilakukan, misalnya penilaian terhadap puskesmas, dispendukcapil atau lembaga pemberi pelayanan langsung kepada masyarakat.
Meski demikian, Nandang tidak menampik jika gagasan ASN 360 memiliki banyak tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurutnya, tidak semua ASN memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
“Tantangannya adalah tidak semua ASN memberikan layanan langsung kepada masyarakat, maka ini dibutuhkan mekanisme jika bupati ingin semua ASN bisa dinilai oleh masyarakat” terangnya.
Dalam aturan, Nandang menjelaskan petugas ASN ada yang memberikan pelayanan langsung, ada yang backstopping dan ada yang bertugas membuat kebijakan. Tantangan utama yang harus diselesaikan adalah bagaimana bupati bisa membuat semua ASN di bawah naungannya dapat dinilai langsung oleh masyarakat. Nandang menilai hal itu cukup sulit untuk dilakukan.
“Menurut saya gagasan ini cukup sulit untuk diterapkan jika harus menilai semua ASN, namun sebagai uji coba ini bagus, butuh pengkategorian,” terangnya.
Penilaian terhadap kinerja pemerintah oleh masyarakat secara langsung hanya bisa dilakukan bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan pelayanan ASN. Hal ini, kata Nandang, tidak bisa dilakukan seperti memberikan like di YouTube atau di Facebook tanpa ada sentuhan langsung bisa membuat penilaian, harus ada empiris supaya penilaiannya objektif.
“Berapa persen masyarakat Trenggalek yang tersentuh langsung mendapatkan pelayanan dari ASN, paling banyak soal pengurusan KTP,” kata Nandang.
Meski menilai bahwa gagasan ASN 360 sulit dilakukan, akan tetapi Nandang merekomendasikan gagasan tersebut dibahas dengan banyak pihak. Hal itu supaya gagasan ASN 360 mendapat input untuk mematangkan konsep sebelum menjadi kebijakan.
“Dari gagasannya saya setuju, ini bagus meski sulit dilakukan, jadi butuh didiskusikan lebih lanjut supaya mendapat input dari berbagai pihak,” ungkapnya.
