Kabar Trenggalek
Join group whatsapp
Join Group Telegram
  • Masuk
  • Daftar
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim OpiniHot
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Kabar Trenggalek
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim OpiniHot
Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
Kabar Trenggalek
Beranda News Nasional

10 Pasal Kontroversial UU KUHP, Salah Satunya Hukuman Minimal Koruptor Jadi 2 Tahun

Wahyu AO
20:20 9 Des 2022
A A
0
DPR RI tetap mengesahkan, meski ada pasal-pasal kontroversial UU KUHP/Foto: @dpr_ri (Instagram)

DPR RI tetap mengesahkan, meski ada pasal-pasal kontroversial UU KUHP/Foto: @dpr_ri (Instagram)

Kabar Trenggalek – Dewan Perwalian Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang, pada sidang paripurna (06/12/2022).

Berbagai kalangan masyarakat menilai adanya pasal-pasal kontroversial UU KUHP. Meski UU KUHP yang baru mengalami masa transisi 3 tahun dan berlaku efektif pada 2025, pasal-pasal yang dinilai kontroversial di dalamnya berpotensi merugikan masyarakat di masa depan.

Baca: Pasal Kontroversial RUU KUHP, Puluhan Mahasiswa Trenggalek Turun Jalan 

Melansir dari Watchdoc, setidaknya ada 10 pasal kontroversial UU KUHP.

RekomendasiUntukmu

Aparat Menuduh Tiga Warga Pakel Menyebarkan Hoax, Tekad Garuda: Surat Panggilannya Cacat

Pasal Kontroversial RUU KUHP, Puluhan Mahasiswa Trenggalek Turun Jalan 

Pasal 218: Penghinaan terhadap Presiden

Pasal 218 KUHP
Pasal 218 KUHP

Pasal ini dinilai berpotensi untuk meredam berbagai macam bentuk kritik yang dianggap sebagai sebuah penghinaan. Sehingga perubahan pasal ini menjadi delik aduan dan tidak menghilangkan resiko kriminalisasi.

Pasal 240: Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Pasal 240 KUHP
Pasal 240 KUHP

Pasal ini dinilai bisa membuat lembaga negara menjadi anti-kritik dan dapat mengabaikan masukan publik terkait kinerjanya. Hal ini dikarenakan konstruksi frasa yang tidak memberikan detil tafsiran bentuk penghinaan terhadap lembaga negara.

Pasal 433 dan 434: Pencemaran Nama Baik

Pasal 433 dan 434 KUHP
Pasal 433 dan 434 KUHP

Penghapusan pasal karet pencemaran nama baik dalam Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai hanya ‘pindah rumah’ ke UU KUHP. Pasal ini dapat disalahgunakan untuk memidanakan orang lain yang tidak sepaham dengan pandangan yang bersangkutan.

Pasal 411, 412, dan 413: Larangan Hubungan Seks di Luar Nikah

Pasal 411 412 dan 413 KUHP
Pasal 411, 412, dan 413 KUHP

Naila Rosqi, Pengacara HAM dan aktivis perempuan, menilai pasal perzinaan itu tidak memiliki dasar yang jelas. Sebab, menurut Naila, hubungan seks dua orang dewasa tidak ada orang yang dirugikan, kecuali jika ada kekerasan. Ia juga menilai pasal ini juga melanggar wilayah privasi warga negara.

Pasal 603: Hukuman Minimal Koruptor Jadi 2 Tahun

Pasal 603 KUHP
Pasal 603 KUHP

Pidana koruptor dalam UU KUHP dengan hukuman minimal 2 tahun penjara, dinilai lebih rendah dari hukuman sebelumnya yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Hal ini dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku korupsi.

UU Tipikor mengatur sanksi pidana koruptor paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dalam pasal 603 UU KUHP, koruptor dikenakan denda Paling sedikit kategori II  atau Rp 10 juta dan paling banyak kategori IV atau Rp 2 miliar. Denda ini berkurang dari pasal 2 UU Tipikor, yakni paking sedikit Rp 200 juta.

Pasal 188: Larangan Penyebaran Paham Selain Pancasila

Pasal 188 KUHP
Pasal 188 KUHP

Pasal ini dituding berpotensi multitafsir dan dapat digunakan  sebagai alat untuk membungkam suara kritis pihak-pihak yang dinilai bertentangan dengan pemerintah.

Pasal 263: Setiap Orang yang Dianggap Menyebar Hoaks Bisa Dipenjara

Pasal 263 KUHP
Pasal 263 KUHP

Pasal ini dinilai dapat menjadi alat kriminalisasi siapapun yang menyebarkan berita yang ‘dianggap’ bohong dan berpotensi menyebabkan kerusuhan dalam masyarakat. Pasal ini juga dinilai dapat mengkriminalisasi jurnalis dan mengancam kebebasan pers yang notabene sangat dekat dengan dunia penyiaran dan penyebarluasan berita.

UU KUHP menjadi deretan produk hukum negara yang diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat. Alasan protes itu karena tidak melibatkan masyarakat yang akan dirugikan oleh produk hukum negara itu.

Tags: KriminalisasiKUHPTolak RUU KUHP
dibagikan16TweetSenddibagikan

Berita Terkait

Jamaah Haji Indonesia/Foto: Kemenag
Nasional

Cara Lapor Oknum Curang dalam Seleksi Calon Petugas Haji 2023

19:00 2 Feb 2023
Ilustrasi vaksin Covid-19
Nasional

Kejar Target Minimal 50% Masyarakat Sudah Vaksin Booster, Pemda Harus Sat Set

20:40 26 Jan 2023
Hari Gizi Nasional 2023 protein hewani cegah stunting
Nasional

Hari Gizi Nasional 2023, Protein Hewani Cegah Stunting

15:00 25 Jan 2023
Ilustrasi uang 100 ribu rupiah/Foto: Pixabay
Nasional

Prosedur Pencairan BOS Pada Madrasah Tahun Anggaran 2023, Total Rp 4 Triliun

8:00 24 Jan 2023
Ilustrasi vaksin Covid-19
Nasional

Masyarakat Umum Sudah Bisa Vaksin Covid-19 Booster Kedua

10:00 23 Jan 2023
Ilustrasi Kemenag Rilis Daftar Lembaga Pengelola Zakat/Foto: Pixabay
Nasional

Kemenag Rilis Daftar Lembaga Pengelola Zakat, Ternyata Ada 108 yang Tidak Berizin

9:00 22 Jan 2023
Lebih Banyak
Silakan login untuk komentar

Populer

  • Mas Ipin dan Khofifah kunjungi pantai selatan Trenggalek/Foto: Kabar Trenggalek

    Jalur Lintas Selatan Trenggalek Mulai Pikat Investor, Watulimo Jadi Andalan

    1 dibagikan
    dibagikan 1 Tweet 0
  • Pembangunan Jalan di Panggul Sedot Anggaran Utang 20 Miliar, Demi Little Jogja?

    0 dibagikan
    dibagikan 0 Tweet 0
  • Faruuq Trifauzi, Dosen STAI Muhammadiyah Tulungagung Sandang Gelar Doktor 

    0 dibagikan
    dibagikan 0 Tweet 0
  • Anggaran Poles Citra Partai Politik di Trenggalek Mundak, 4 Ribu Per Suara 

    0 dibagikan
    dibagikan 0 Tweet 0
  • 13 Ayat Alkitab tentang Toleransi untuk Menjaga Kerukunan Umat Beragama saat Natal 2022

    30 dibagikan
    dibagikan 30 Tweet 0
Kabar Trenggalek

© 2023 Kabartrenggalek.com - Media Informasi Penting dan Terbaru di Trenggalek

Menu Penting

  • Kontak
  • Tentang
  • Privacy Policy
  • Ketentuan Layanan
  • Hak Jawab
  • Media Siber
  • Kontak

Ikuti Kami

Tidak ada hasil..
Lihat seluruh hasil
  • News
    • Politik
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Nasional
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pendidikan
    • Peristiwa
    • Sosial
    • Teknologi
    • Wisata
  • Gaya Hidup
    • Hiburan
  • Mata Rakyat
  • Feature
  • Opini
  • Trenggalekpedia
  • Kirim Opini
  • Masuk
  • Daftar

© 2023 Kabartrenggalek.com - Media Informasi Penting dan Terbaru di Trenggalek

Welcome Back!

Masuk dengan Google
Atau

Masuk menggunakan akun Anda

Lupa kata sandi Daftar

Buat Akun Baru

Daftar dengan Akun Google
Atau

Isi formulir di bawah ini untuk mendaftar

Semua bidang yang diperlukan Log In

Retrieve your password

Mohon masukkan username atau email untuk reset kata sandi

Log In