Kabar Trenggalek – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran (TA) 2022 menjadi peluang untuk Pemkab Trenggalek bisa menutup defisit anggaran dalam RAPBD 2023. SILPA yang biasanya menjadi acuan awal untuk para legislator menilai buruk kinerja OPD, tapi di tahun 2022 ini SILPA boleh tinggi.
Sudah menjadi rahasia umum, para legislator berpikir kemunculan silpa membuktikan serapan anggaran yang minim di kalangan OPD.
Dampaknya, masyarakat lagi-lagi menjadi korban, karena mereka tak dapat menikmati fasilitas pemerintah dengan maksimal.
Bahkan, penilaian legislator tentang Silpa terkadang juga mengarah pada kinerja ASN. Kemunculan SILPA menunjukkan kinerja ASN tak maksimal, meskipun mereka sudah dinilai sudah mengantongi tunjangan kinerja.
Baca: Jelang Tutup Buku, Belanja Daerah Trenggalek Potensi Muncul Silpa Tinggi
Namun untuk tahun ini, sudut pandang tentang SILPA menjadi berbeda ketika keberadaan sisa anggaran itu diharapkan untuk menutup defisit dalam RAPBD 2023.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Trenggalek, Doding Rahmadi, menjelaskan RAPBD 2023 yang semula diproyeksikan terjadi SILPA senilai Rp 145 miliar lebih.
Namun kini turun menjadi Rp 53 miliar. Penurunan defisit anggaran itu berasal dari hasil rasionalisasi-rasionalisasi anggaran di kalangan OPD.
“Penetapan RAPBD 2023, adapun defisit sekitar Rp 53 miliar,” ungkapnya.
Doding mengakui bahwa gambaran SILPA untuk TA 2022 belum terlihat jelas, tapi diasumsikan SILPA itu sekitar Rp 70 – 80 miliar. Adapun komponen SILPA, kata Doding, cukup banyak bersumber dari acress gaji pegawai. Melanjutkan hal itu, sebetulnya undang-undang sendiri yang mengatur kemunculan SILPA.
Baca: Meski Kurang Perencanaan, Komisi II DPRD Trenggalek Mewajarkan SILPA Sebesar Rp 173 Milliar
Nominalnya pun tak sedikit, menurut dia, semisal gaji pegawai itu Rp 800 miliar, sementara Pemkab Trenggalek harus mencadangkan 2,5% anggaran tersebut, maka 2,5% itu akan menjadi silpa yang cukup tinggi.
“Kita itu punya SILPA acress gaji, itu artinya cadangan untuk membayar gaji pegawai itu pasti banyak. Jadi karena aturan undang-undang, kita harus memberi cadangan memberi 2,5% dari gaji pegawai,” ungkapnya.
Tak cuma berasal dari acress gaji, Doding melanjutkan, SILPA juga dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Misalnya, pagu anggaran dalam lelang PBJ senilai Rp 1 miliar, kemudian penyedia jasa menawar proyek itu senilai Rp 800 miliar, sehingga terjadi SILPA Rp 200 miliar.
“Ya kalau dari banyaknya sumber yang menjadi namanya SILPA [untuk menutup defisit anggaran 2023,]” tandas Doding.
