Kabar Trenggalek – Suntikan duit untuk merealisasikan Little Jogja di Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022, masih jauh dari target konsep plan, Senin (15/08/2022).
Pada PAK ini, pengalokasian anggaran untuk Little Jogja di Trenggalek itu hanya cukup untuk beberapa pemugaran makam dan pembangunan pedestrian.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Trenggalek, dr Ratna Sulistyowati mengatakan, realisasi konsep Little Jogja tidak mungkin bisa selesai 100 persen pada PAK 2022. Sebab, kebutuhan anggaran untuk bisa merealisasikan Little Jogja tidak sedikit.
Bahkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek akan merasa terlalu berat, jika membebankan semua biaya perealisasian ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Oleh karena itu, PAK 2022 hanya mampu menyentuh beberapa komponen kecil dari dari konsep awal little jogja.
“Rencana sedari awal ingin mewujudkan Panggul Little Jogja [PLJ]. Untuk mewujudkan itu, mulai PAK ini sudah mulai diwujudkan,” ungkapnya.
Ratna menyampaikan, pengalokasian anggaran PAK untuk Panggul Little Jogja sebatas cukup untuk memugar tiga makam yang masih berkaitan dengan kesultanan Yogyakarta; pembangunan pedestrian, mulai dari penerangan jalan umum (PJM) sepanjang wilayah kota kecamatan.
“Pemugaran makam, sekitar RP 150 juta per makamnya, kemudian pembangunan pedestrian itu juga dicicil sekitar Rp 200 juta,” ujarnya.
Sehingga, suntikan anggaran PLJ tidak cuma pada PAK 2022, tapi berkala tiap tahun. Rencananya tahun depan juga ada anggaran yang mengarah pada pembangunan PLJ.
“Tidak mungkin di PAK bisa menyelesaikan semuanya, pasti akan ada penganggaran pada 2023 juga,” ucapnya.
Di sisi lain, menyikapi kebutuhan anggaran yang tak sedikit untuk merealisasikan PLJ, Bappeda akui realisasi PLJ juga mengarah pada pemugaran kawedanan atau gapura-gapura. Untuk itu, bappeda berencana mencari anggaran dari sumber lain.
Misalnya dengan menggandeng Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk membangun saluran irigasi sejauh 2 kilometer (Km), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) untuk membangun talud, maupun mengajukan anggaran ke pemerintah pusat.
“Kita bisa mengusulkan juga ke pusat itu, tentunya harus melengkapi faktor-faktor pendukungnya. Kalaupun sampai Rp 50 M [pengajuan anggaran]. Mereka [pemerintah pusat] siap membiayai, sepanjang memenuhi persyaratan. Jadi, tidak serta-merta kita mengajukan itu langsung di-acc,” ujarnya.
