Kabar Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek kehabisan anggaran untuk perjalanan dinas. Tak pelak, selama dia bulan ke depan, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tidak tak punya agenda untuk studi banding lintas daerah, Sabtu (02/06/2022).
Sekretaris DPRD Trenggalek, Muhtarom, mengatakan dalam reng-reng anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022, Sekretariat DPRD Trenggalek tidak mendapatkan anggaran yang maksimal. Artinya, ada pengurangan dari jumlah anggaran yang sebelum-sebelumnya.
“Ada pengurangan Rp 600 juta, jadi total anggaran sekretariat DPRD Rp 7,5 Miliar,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan, latar pengurangan anggaran itu karena tahun lalu pandemi Covid-19 masih merebak. Sehingga, alokasi anggaran sekretariat DPRD Trenggalek berkurang sebesar Rp 600 juta untuk penanganan pandemi Covid-19.
“Kini anggaran itu [Rp 600 juta] berada di belanja tidak terduga [BTT] pemkab,” ujarnya.
Muhtarom mengakui bahwa pengurangan anggaran sekretariat DPRD berimbas signifikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun hal itu bukan hanya dialami sekretariat DPRD Trenggalek, melainkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain.
“Otomatis mengurangi volume kegiatan atau operasional,” ucapnya.
Secara riil, menurut dia, kini sekretariat DPRD tidak lagi punya anggaran untuk membiayai perjal AKD DPRD lintas daerah.
“Sudah habis untuk AKD, menyisakan anggaran pimpinan DPRD,” ujarnya.
Senada seperti diungkapkan Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi. Pihaknya membenarkan bahwa anggaran perjal untuk AKD untuk lintas sudah habis. Namun, perjal untuk dalam daerah masih ada sisa.
“Sejak bulan ini, mungkin Juli sampai Agustus juga habis,” ungkap Doding.
Doding menanggapi, kehabisan anggaran perjal AKD luar daerah bukan hal yang terlalu substantif, sehingga tidak terlalu mempengaruhi kinerja DPRD Trenggalek.
Menurutnya, anggaran perjal diperlukan ketika AKD memerlukan konsultasi, harmonisasi, ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur maupun untuk studi banding ke kabupaten/kota lain.
“Memang terkadang agak kesulitan kalau ingin konsultasi ke pemprov,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya berharap agar draft KUA PPAS sudah masuk pada bulan depan, agar Agustus bisa mulai membahas perubahan anggaran keuangan (PAK).
“Ya jelas, PAK nanti harus dianggarkan lagi,” tutupnya.
