Kabar Trenggalek – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyebut porsi belanja operasi dan belanja modal selisih begitu jauh dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek, Selasa (05/07/2022).
“Jika terlalu jomplang, tentu masyarakat yang terkena dampaknya,” kata Ketua Fraksi PKB Trenggalek, Sukarodin.
Sukarodin mengakui bahwa ketika menyoroti laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021, total anggaran belanja daerah Rp 2,3 Triliun (T). Suntikan anggaran untuk belanja operasi Rp 1,4 T, sedangkan belanja modal Rp 295 M.
Dalam realisasinya, capaian belanja operasi menembus 93,89 persen atau Rp 1,3 T. Sedangkan belanja modal sebatas 88 persen atau setara Rp 2,3 M.
Menurut Sukarodin, perbedaan porsi anggaran maupun capaian realisasi yang lebih rendah pada belanja modal, menunjukkan pelayanan kepada masyarakat pun minim.
“Maka ini perlu dipacu agar arah kebijakan ke depan lebih meningkat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sukarodin menyampaikan dampak yang mencolok akibat belanja modal rendah adalah kondisi infrastruktur Trenggalek amburadul.
Sudah menjadi rahasia umum jika kondisi jalan Kabupaten Trenggalek banyak yang rusak. Sedangkan, dampak dari minimnya belanja modal, menyebabkan perbaikan jalan yang tidak maksimal.
“Orang banyak yang mengeluh persoalan jalan. Dan, itu paling tampak, infrastruktur,” tegasnya.
Pihaknya tak menampik bahwa pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ketentuan dari pemerintah pusat.
Namun tak bisa dipungkiri jika belanja modal juga sifatnya wajib. Sehingga, peluang untuk meningkatkan PAD adalah efisiensi anggaran dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Misal anggaran yang sekiranya tidak perlu, itu dialihkan ke belanja modal atau dengan menggenjot PAD,” jelasnya.
Sementara itu, Jubir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Khoiri, mengatakan pandemiﹰCovid-19 pada 2021 berimbas signifikan terhadap kondisi keuangan daerah.
Namun di sela-sela itu, Pemkab Trenggalek juga sudah berupaya hingga bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga keenam kalinya.
“Pemkab juga berinisiatif mendapatkan pinjaman daerah hingga ber-output penambahan dua gedung fasilitas kesehatan di RSUD dr Soedomo,” ucap Khoiri.
Di sisi lain, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Trenggalek, Suhartoko, belum merespons ketika diminta memberikan konfirmasi tentang rincian penggunaan belanja operasi dan modal di Kabupaten Trenggalek.
