Kabar Trenggalek – Pemasangan baliho Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Trenggalek, Gembong Derita Hadi, bersama Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, Sabtu (14/05/2022).
Baliho Ketua KPU Trenggalek dan Bupati Trenggalek itu jadi bahan ping-pong pemerintah daerah (pemda) selaku penyelenggara program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3).
Pasalnya, baliho itu menimbulkan kontroversi hingga ada yang berasumsi mencuri start/mendahului Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Terlebih, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin masih aktif sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Trenggalek. Sehingga netralitas Gembong Derita Hadi diragukan oleh masyarakat.
Menanggapi hal ini, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Trenggalek mengakui bahwa pemasangan baliho itu sudah mendapat rekomendasi dari KPU Trenggalek.
Akan tetapi, usai Kabar Trenggalek mengonfirmasi terhadap empat komisioner KPU Trenggalek, mereka tidak mengetahui kapan rapat atau pleno penentuan desain baliho DP3.
Empat Komisioner bahkan memiliki alasan yang sama yaitu, antara tidak ingat dan antara tidak berada di kantor. Hal demikian menjadi jawaban bagi publik bahwa anggota KPU Trenggalek minim mengetahui terkait pemasangan baliho itu.
Sementara, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, sampai saat ini belum memberikan tanggapan atas apa yang terjadi terkait baliho itu. Sebab, baliho tersebut terpampang jelas gambarnya yang tersebar kurang lebih di 14 Kecamatan yang ada di Trenggalek.
Saat ditemui di Kantor Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri dan Keorganisasian Masyarakat, Maryani mengaku bahwa pemasangan baliho itu sudah mendapat rekomendasi KPU Trenggalek.
“Sudah mendapat rekomendasi dari KPU Trenggalek, dan kami juga sudah koordinasi, baik desain baliho tersebut,” ungkap Maryani tanpa menunjukkan berita acara rekomendasi.
Maryani juga memberikan penegasan bahwa unsur dalam baliho itu tidak mengarah dalam politik. Selain itu, dirinya menyatakan klaim bahwa desain baliho itu dari Kantor Kesbangpol.
“Sebelum pemasangan juga rapat, baik dari desain baliho yang akan dipasang,” jelasnya.
Maryani juga menampik stigma bahwa baliho itu ada unsur politiknya, karena dirinya memandang Bupati Trenggalek sebagai pimpinan bukan ketua partai.
“Kami memandang, bupati bukan ketua partai, dan saya rasa sah-sah saja, karena itu juga sebagai bentuk sosialisasi program melek pemilu,” tuturnya.
Disinyalir, dengan adanya asumsi masyarakat yang tak sedikit tentang baliho itu, Kesbangpol Trenggalek ( sekaligus pihak yang mengadakan program DP3), tidak akan mengganti baliho yang menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat itu.
“Tidak akan kami ganti, karena saya merasa tidak ada pelanggaran, kecuali ada pelanggaran yang kami ganti,”ujarnya.