Kabar Trenggalek – Banyak masyarakat yang bangga ketika Indonesia akhirnya menjadi salah satu tempat balapan bergengsi dunia MotoGP, tepatnya Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, di balik megahnya balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, ada tanah petani yang dirampas, Selasa (22/03/2022).
Pada Minggu (20/03/2022), petani di Kecamatan Sembalun, NTB, dan mahasiswa membentuk barisan di tengah keramaian untuk mengkampanyekan tentang konflik agraria yang belum selesai hingga hari ini.
“Saat kita sedang bergembira merayakan Moto GP, terdapat kegelisahan kaum tani yang diancam dirampas tanahnya. Di balik tawa kita yang senang melihat balapan, terdapat tangis-tangis anak petani yang terancam tidak bisa sekolah ketika tanah dirampas”, ujar Afifudin, pimpinan Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).
Koordinator umum aksi itu mengatakan, semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dari sirkuit Mandalika hingga pembangunan penopang pariwisata di Sembalun oleh PT Sembalun Kusuma Emas (SKE), semuanya dibangun di atas penindasan terhadap kaum petani.
“Saat penguasa dan pengusaha meraup kekayaan dari event balapan, terdapat kaum tani yang terus menerus dimiskinkan karena perampasan”, tegas Afif dalam orasinya.
Afif menjelaskan, NTB adalah salah satu wilayah yang sedang dibangun proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Dalam melancarkan proyek ini, kata Afif, pemerintah dan pengusaha melakukan banyak perampasan atas nama pembangunan, terutama pembangunan daerah penopang pariwisata yang salah satunya berada di Sembalun.
Sirkuit Mandalika merupakan salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi Proyek Strategis Nasional oleh pemerintah di Nusa Tenggara Barat.
Berdasarkan data dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) Wilayah Nusa Tenggara Barat, perjalanan panjang berdirinya bangunan megah Sirkuit Mandalika menyisakan konflik perampasan tanah yang belum selesai hingga hari ini.
Pembangunan Sirkuit dan KEK Mandalika telah menghilangkan hak atas tanah dan pemukiman ribuan rakyat di kawasan Mandalika. Kawasan yang kini dijadikan sebagai KEK Mandalika, sebelumnya merupakan lahan pertanian dan pemukiman warga dari 4 desa yaitu Desa Sengkol, Mertak, Sukadana dan Kuta dengan jumlah kurang lebih 9 dusun.
“Beberapa warga dipaksa tergusur dengan pemberian ganti rugi namun masih banyak yang lainya sampai saat ini belum mendapatkan ganti rugi bahkan tidak tahu apakah akan mendapatkan ganti rugi atau tidak,” tulis FPR Nusa Tenggara Barat.
Presiden Joko Widodo, dalam momentum World Superbike (WSBK) tahun 2021 lalu memerintahkan Menteri BUMN untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti rugi kepada warga di kawasan Mandalika
Akan tetapi, perintah Jokowi itu tidak disertai dengan surat perintah tertulis sehingga tidak bisa dijadikan dasar untuk penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan oleh warga korban penggusuran.
“Situasi rakyat yang masih bertahan, atau yang telah tergusur dan berada di lokasi relokasi sementara, sungguh sangat berbanding terbalik dengan segala kemegahan yang digambarkan dalam bilik-bilik media promo KEK Mandalika,” jelas FPR Nusa Tenggara Barat.
“Setidaknya masih ada ratusan rumah yang masih berdiri, masih ada pemukim yang bertahan sebagai peternak, pelaut, pembudidaya rumput laut, pengerajin hingga petani kacang-kacangan, bertahan di tengah ancaman penggusuran,” terang FPR Nusa Tenggara Barat.
Kondisi yang dialami warga di kawasan Mandalika semakin diperparah dengan langka dan mahalnya harga kebutuhan pokok yang terus menaikkan rentang defisit anggaran rumah tangga.
Atas perampasan tanah itulah, warga Sembalun dan mahasiswa melakukan aksi untuk menyuarakan penyelesaian konflik yang belum selesai tersebut.
Saat melakukan aksi ini, puluhan aparat dan TNI melakukan pengamanan yang ketat serta intimidasi agar aksi ini segera dibubarkan. Pihak aparat beralasan, aksi itu dilakukan bersamaan dengan keberangkatan tamu-tamu domestik dan internasional menuju Mandalika.
Kendati mendapatkan intimidasi, massa aksi tetap bertahan untuk mengkampanyekan situasi rakyat. Setelah salah satu anggota TNI berdebat alot dengan masyarakat, aksi itu ditutup dengan pernyataan sikap.
Poin penting yang menjadi pernyataan sikapnya adalah penolakan segala bentuk perampasan maupun jalan tengah antara rakyat dan perusahaan yang ditawarkan oleh pemerintah terkait konflik agraria.
“Khususnya yang berada di Sembalun maupun di titik-titik konflik agraria yang lain. Karena bagi masyarakat, tak ada jalan tengah dari perampasan dan penindasan di manapun,” tandas Afif.