BerandaNewsPolitikOmbudsman RI Ungkap Penyebab Minyak Goreng Langka

Ombudsman RI Ungkap Penyebab Minyak Goreng Langka

Terbit:

advertisement

Kabar Trenggalek Ombudsman RI mengungkap penyebab minyak goreng langka. Hal ini sebagai respons Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, Sabtu (26/02/2022).

Menurut Ombudsman, peraturan itu masih belum memberikan implikasi yang signifikan pada ketersediaan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET) di lapangan.

advertisement

Dilansir dari Siaran Pers Ombudsman RI Nomor 10/HM.01/II/2022, Jumat, (25/02/2022), anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menyampaikan agar pemerintah segera memastikan semua produsen minyak goreng, mendapatkan crude palm oil (CPO) dengan harga  Domestic Price Obligation (DPO).

Yeka menyampaikan hal itu dalam Webinar Pelayanan Publik “Dampak Kebijakan DMO dan DPO terhadap Ekspor CPO”, Jumat (25/2/2022) secara daring di Kantor Ombudsman RI.

“Tidak semua produsen minyak goreng bisa mendapatkan harga baku sesuai DPO yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah harus “mengawinkan” semua produsen minyak goreng ini dengan semua produsen CPO yang punya kewajiban menyisihkan 20% volume ekspor,” tegas Yeka.

advertisement

Jika diperlukan prioritas, kata Yeka, dalam tahap pertama ini semua produsen minyak goreng yang tidak terintegrasi dengan produsen CPO agar dipastikan terlebih dahulu mendapatkan pasokan CPO sesuai dengan harga DPO.

Jenis minyak goreng yang perlu dipastikan ketersediaannya adalah minyak goreng jenis curah yang banyak dikonsumsi oleh usaha kecil dan mikro serta rumah tangga berpendapatan rendah.

Yeka menekankan, saat ini pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis jangka pendek agar minyak goreng HET dapat segera dinikmati masyarakat secara merata. Mengingat, sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

Yeka mengatakan, Ombudsman juga akan terus melakukan pemantauan harga minyak goreng hingga stabil sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, Ombudsman akan menganalisa secara lebih mendalam untuk jangka menengah, apa saja regulasi yang perlu ditata.

advertisement

“Ombudsman akan mengevaluasi apakah kebijakan terakhir ini [Permendag Nomor 8/2022] adalah kebijakan yang tepat untuk jangka menengah dan panjang. Jangan-jangan di masa yang akan datang kebijakan DMO DPO ini malah menjadi backfire untuk Indonesia. Karena kalau volume ekspor CPO turun, bisa menyebabkan harga minyak nabati dunia naik,” ujar Yeka.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman, memaparkan jumlah produksi CPO Indonesia pada tahun 2021 mencapai 46,88 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut untuk kepentingan domestik sebanyak 18,42 juta metrik ton.

Eddy menjelaskan, dengan rincian untuk bahan baku minyak goreng 8,95 juta metrik ton dan biodiesel 7,34 juta metrik ton untuk keperluan domestik. Sisanya, CPO yang diekspor sebanyak 34,234 juta metrik ton.

Kendati demikian, Eddy mengungkapkan bahwa volume ekspor CPO mengalami penurunan pada bulan Januari dan Februari 2022.

“Volume ekspor CPO Januari hingga 24 Februari ini hanya 4,04 juta metrik ton dengan pendapatan Rp 6,22 triliun,” katanya.

Mengenai kelangkaan minyak goreng sesuai HET, menurut Eddy, terjadi lantaran masa penyesuaian pasar terhadap kebijakan intervensi pemerintah saat ini.

“Saat ini sedang masa transisi dimana produsen mencari bahan baku yang sesuai DPO untuk memproduksi minyak goreng HET,” ujar Eddy.

Senada dengan Yeka, Eddy mengatakan pemerintah perlu mempertemukan produsen minyak goreng dengan produsen CPO sesuai harga DPO. Selain itu, diperlukan penyiapan rantai pasok minyak goreng HET. Misalnya dengan melibatkan Perum Bulog dalam hal distribusi minyak goreng HET hingga masyarakat bawah.

Sebelumnya, Permendag Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor memberlakukan DMO dan DPO pada crude palm oil, refined, bleached, and deodorized palm olein dan used cooking oil.

Melalui peraturan itu, eksportir diwajibkan memasok 20% dari volume ekspor CPO dan produk turunan untuk pasar domestik. Sedangkan harga DPO untuk CPO Rp 9.300/Kg dan untuk olein Rp 10.300/Kg.

advertisement

Berita Baru

Sinopsis Jelangkung Sandekala dan Jadwal Tayang di Bioskop Trenggalek

Kabar Trenggalek - Perasaan gembira saat berwisata tak selalu sesuai dengan realita. Ketika ingin...

Ramai Tolak Tambang Emas Trenggalek di Akun Twitter Emil Dardak, Ini Duduk Perkaranya

Kabar Trenggalek - Suara tolak tambang emas Trenggalek sempat ramai di twitter @EmilDardak, milik Emil...

Dituding Langgar Administrasi, KPU Trenggalek Tepis Gugatan Bawaslu 

Kabar Trenggalek - Cekcok pemahaman Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022...

Viral Hari ini

Hari Jadi Trenggalek Ke-828, Bupati Sebut Berbeda dari Tahun Sebelumnya

Kabar Trenggalek - Peringatan Hari Jadi Trenggalek ke-828, Bupati Mochamad Nur Arifin, menyebut ada...

Berita Terkait