Kabar Trenggalek – Warga Trenggalek banyak yang tidak mendapatkan Bantuan Sosial Pangan (BSP) karena persoalan pendataan yang kurang baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, saat rapat koordinasi Bantuan Sosial Pangan (BSP) di Gedung Bhawarasa, pada Kamis 30 September 2021, Jumat (1/10/2021).
Syah mengatakan, pendataan Bansos harus segera diperbaiki menjadi lebih sinkron dan valid supaya warga Trenggalek bisa mendapatkan Bansos secara merata dan tepat sasaran.
Syah mengungkapkan, data yang sudah diusulkan dari pemerintah desa ke pemerintah pusat itu tidak terpakai. Hal ini dikarenakan data dari pemerintahan pusat berisi data lama yang di dalamnya masih ada data warga yang mampu ataupun warga yang sudah meninggal.
Baca juga: Warga Trenggalek yang Belum Dapat Bansos Bisa Lapor Lewat Whatsapp
“Bahkan pemerintah desa enggan melakukan pemutakhiran data penerima Bansos karena data yang diperbaiki menjadi tidak terpakai. Masih harus banyak yang kami selesaikan. Termasuk pendatan yang menjadi penyakit menahun ini menjadi prioritas kami untuk menyembuhkan,” terang Syah.
Menurut Syah, data penerima Bansos yang tidak sinkron dan valid ini membuat masyarakat Trenggalek kecewa.
“Masyarakat itu punya hak menerima, namun harus kecewa karena tidak bisa menerima bantuan. Padahal sudah diusulkan,” terangnya.
Persoalan data penerima Bansos ini perlu menjadi catatan dalam rapat bersama stakeholder dari agen-agen yang menyalurkan. Selain persoalan pendataan penerima Bansos, Syah menambahkan ada masalah terkait harga BSP yang tidak sama, serta asas pemerataan pembagian Bansos yang kurang optimal.
Baca juga: Warga Trenggalek, Begini Cara Daftar dan Cek Penerima Bansos Online
“Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kami untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan. Terkait bagaimana bisa mengupayakan agar harga ini bisa tidak terlalu jauh timpangnya. Terus apa yang didapat oleh masyarakat ini juga sesuai dengan yang mereka butuhkan,” tambah Syah.
Ratna Sulistyowati, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsos PPPA) Trenggalek, memberi penjelasan. Ratna mengatakan, pihaknya tidak pernah mendapatkan daftar data turunan BSP dari pemerintah pusat. Justru Dinsos Trenggalek mendapatkan data BSP dari bank penyalur.
“Data malah kami dapatkan dari bank penyalur. Dan saya berpesan kepada agen penyalur, jangan bermain-main soal Bansos. Bank penyalur seharusnya melakukan pengawasan kepada agen penyalur yang nakal. Karena penunjukan agen penyalur dari rekomendasi bank penyalur,” kata Ratna.
